Tanggamus -ijabnews,com
Masih segar dalam ingatan bagaimana viralnya kondisi ruas jalan Umbar-Putihdoh di media sosial memaksa pemerintah untuk segera bertindak. Kamis (12/02/2026).
Namun, respons cepat tersebut kini justru menuai kecaman pedas. Alih-alih memberikan solusi permanen yang kokoh, proyek pembangunan tanggul penahan tebing yang sedang berjalan saat ini dituding sebagai proyek 'asal jadi' yang hanya mengejar formalitas.
Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia (LPAKN RI )Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Tanggamus angkat bicara dengan nada tinggi.
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, kualitas konstruksi yang digunakan dinilai sangat jauh dari standar keamanan infrastruktur tebing yang terpapar risiko tinggi.
Sekretaris LPAKN RI Tanggamus, Ahmad Rozali, tidak menyembunyikan kekecewaannya saat melihat detail pengerjaan di lapangan.
Ia menilai, struktur bangunan yang seharusnya menjadi benteng pertahanan jalan tersebut justru tampak rapuh.
"Bagaimana mungkin, tanggul beton untuk menahan tebing dan hantaman ombak dibuat serapuh itu? Jika beton luar itu pecah, saya yakin isian di dalamnya akan langsung bubar," cetus Rozali dengan nada pedas.
Kritik tajam LPAKN RI fokus pada beberapa poin krusial:
• Besi 'Lidi' untuk Beban Berat: Lantai dasar yang menjadi tumpuan beban tanggul hanya menggunakan konstruksi besi berdiameter 10 inci. Untuk ukuran penahan tebing, penggunaan besi ukuran ini dianggap sangat tidak memadai.
• Isian Tanpa Rekat: Beton berbentuk ring setinggi 50 cm yang disusun berundak (trap) hanya diisi dengan batu bulat tanpa adanya rekatan cor semen di bagian dalam.
• Tulangan Acak: Bagian tengah hanya diberi anyaman besi 10 inci dengan tata letak yang semrawut atau acak, tanpa perhitungan teknis yang jelas.
Logika konstruksi ini dianggap cacat sejak awal. Menutup bagian atas ring beton dengan adukan semen dianggap hanya sebagai 'pemanis' visual untuk menutupi kelemahan di bagian dalam.
Tanpa adanya ikatan cor yang solid pada isian batu bulat, tanggul ini diprediksi tidak akan bertahan lama menghadapi tekanan tanah tebing dan abrasi laut.
"Ini bukan sekadar membangun, ini soal keselamatan pengguna jalan dan efisiensi uang negara. Jangan sampai karena viral, lalu dibangun terburu-buru tanpa mengindahkan spek teknis. Ini namanya buang-buang anggaran," tegas Rozali.
Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia ( LPAKN RI) Tanggamus secara resmi mendesak pihak terkait, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum hingga konsultan pengawas, untuk segera melakukan audit dan kajian ulang terhadap proyek di ruas Umbar-Putihdoh tersebut.
Masyarakat berharap, pembangunan yang dilakukan bukan sekadar untuk meredam kegaduhan di media online, melainkan benar-benar untuk memberikan keamanan jangka panjang bagi mobilitas warga di pesisir Tanggamus.
Jika tidak segera diperbaiki, proyek ini dikhawatirkan hanya akan menjadi monumen kegagalan konstruksi yang menunggu waktu untuk ambruk. (ZL)
