JAKARTA — ijabnews,com
Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terus mempertegas langkah konsolidasi organisasi di tengah suasana politik yang semakin dinamis menjelang akhir Agustus 2026. Sebagai organisasi perusahaan media siber terbesar, SMSI dijadwalkan menggelar pengukuhan serentak Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaga Desa untuk lima provinsi besar. Acara ini akan berlangsung di Hall Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Lima provinsi yang pengurusnya akan dikukuhkan secara resmi meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Langkah ini merupakan kelanjutan dari pembentukan struktur kepengurusan serupa yang telah dimulai di Bali pada awal Juli lalu, menyusul kemudian Lampung, Banten, serta Kepulauan Riau. Ketua Umum SMSI, Firdaus, memastikan bahwa pelantikan pengurus kelima provinsi tersebut akan dilaksanakan bersamaan dalam satu acara resmi.
Penetapan tanggal pengukuhan tersebut pun memicu perbincangan, karena bertepatan dengan rencana aksi unjuk rasa berskala besar yang dijadwalkan berlangsung di depan Gedung DPR RI, Senayan. Gelombang massa, termasuk dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), dilaporkan telah mulai berdatangan dan mendirikan posko di Jakarta sejak pertengahan Agustus. Aksi nasional tersebut menyuarakan sejumlah tuntutan penting, antara lain mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi, serta pengusutan menyeluruh terkait tata kelola dana daerah. Di ruang digital, situasi semakin ramai dengan munculnya narasi yang menyebut adanya potensi kerusuhan di akhir bulan, meskipun Polda Metro Jaya telah menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak memilah informasi guna menghindari penyebaran berita palsu.
Kebetulan waktu penyelenggaraan ini pun memunculkan berbagai spekulasi, di antaranya pertanyaan apakah kehadiran para pengurus media siber dari berbagai daerah di ibu kota pada hari yang sama berkaitan dengan upaya mobilisasi massa.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, secara tegas menolak dan membantah adanya motif politis di balik agenda tersebut. Menurutnya, kesamaan tanggal pelaksanaan murni merupakan kebetulan penjadwalan internal organisasi dan sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan aksi demonstrasi apa pun.
Sebagai salah satu konstituen Dewan Pers, Makali menegaskan bahwa SMSI bukanlah organisasi kemasyarakatan maupun lembaga swadaya masyarakat, melainkan wadah bagi perusahaan media siber di seluruh Indonesia. Organisasi ini berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas nasional dan keutuhan negara, serta tidak berniat mencampuri atau menghalangi hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi. Melalui pengukuhan Pokja Jaga Desa ini, SMSI justru mengajak seluruh pengurus dan anggota di daerah untuk tetap bekerja secara profesional sesuai koridor jurnalistik, serta menyajikan informasi yang jelas, berimbang, dan dapat dipercaya di tengah situasi bangsa yang sedang bergejolak. (HD)
