terkini

Klarifikasi Ketua DPRD Asahan Soal Larangan Liput RDPU Dibantah: Bukan Soal Kapasitas, Tapi Soal Undangan

Ijabnews
, November 12, 2026 WIB Last Updated 2026-11-12T15:29:00Z


ASAHAN —ijabnews.com

Polemik terkait dugaan larangan wartawan meliput Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi B DPRD Asahan belum berakhir. Pernyataan yang disampaikan Ketua DPRD Asahan, H. Efi Irwansyah Pane, MKM, justru mendapat bantahan langsung dari awak media yang mengalami insiden tersebut.


 

Penjelasan Ketua DPRD

Setelah berjanji menindaklanjuti dalam kurun waktu satu minggu pada pertemuan dengan perwakilan pers pada 2 November 2026, H. Efi Irwansyah Pane menyampaikan penjelasannya melalui pesan WhatsApp pada Selasa (10/11/2026). Menurutnya, pihaknya telah meminta keterangan kepada pimpinan Komisi B terkait kejadian tersebut.

 

"Alhamdulillah kita sudah minta penjelasan kepada pimpinan Komisi B terkait hal tersebut. Pimpinan Komisi menjelaskan: Tidak ada niat untuk menghalangi atau melarang wartawan meliput kegiatan RDP di Komisi B, karena di dalam ruangan rapat juga hadir beberapa wartawan yang sudah masuk sebelumnya," tulis Efi.

 

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa alasan beberapa awak media tidak diizinkan masuk hanyalah karena keterbatasan kapasitas ruangan.

 

"Adapun beberapa wartawan tidak diperkenankan masuk hanya karena pertimbangan kapasitas ruangan saja. Komisi B memohon maaf bila kejadian beberapa waktu yang lalu mengakibatkan ketidaknyamanan dan kegaduhan. DPRD menjadikan peristiwa ini menjadi pembelajaran dan akan melakukan perbaikan," tambahnya.

 

Bantahan Langsung dari Wartawan yang Dilarang Masuk

Pernyataan tersebut langsung diluruskan oleh Amy Ruz Syahada Sinaga dari Bidiklintas.com, yang saat itu tidak diizinkan masuk. Ia menegaskan alasan kapasitas ruangan tidak berdasar pada kenyataan di lapangan.

 

"Mohon maaf Ketua, saya tidak bisa menerima alasan kapasitas ruangan. Fakta di lapangan saat kejadian 27 Oktober, ruang RDP Komisi B masih sangat memungkinkan untuk peliputan. Saya bahkan siap berdiri," tegas Amy.

 

Yang lebih mendasar, kata Amy, kalimat yang diucapkan langsung oleh Ketua Komisi B, Dody Sayendra, di depan pintu saat itu bukan mengenai ruangan yang penuh, melainkan syarat keharusan diundang.

 

"Yang saya dengar langsung dari Ketua Komisi B di depan pintu adalah 'sesuai undangan, kalau tidak diundang tidak boleh masuk', bukan soal kapasitas," ungkapnya.

 

Terhadap keberadaan wartawan lain di dalam ruangan, Amy menjelaskan bahwa mereka masuk bersama rombongan warga pelapor, bukan karena diakomodasi oleh DPRD. RDPU tersebut digelar terkait keluhan warga terhadap operasional Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN IV Regional II di Bandar Pasir Mandoge, mencakup dugaan pencemaran lingkungan, perizinan yang belum lengkap, cerobong asap, hingga dugaan kerugian Pendapatan Asli Daerah akibat pungutan air bawah tanah yang tidak tertib.

 

"Di dalam ruangan juga sudah ada wartawan lain yang masuk karena ikut rombongan pelapor, bukan karena kapasitas. Saya menghargai permintaan maafnya, tapi saya berharap DPRD tetap memproses ini lewat BKD sesuai janji Ketua pada pertemuan 2 November lalu, biar ada kepastian hukum dan tidak terulang ke wartawan lain," harap Amy.

 

Harapan Organisasi Wartawan dan Aturan yang Berlaku

Pada pertemuan tanggal 2 November lalu, H. Efi Irwansyah Pane memang telah meminta maaf secara terbuka di hadapan pengurus DPD IWOI Asahan, DPD IWOI Deli Serdang, dan Forwaka Asahan. Saat itu ia juga menegaskan sifat terbuka RDPU untuk umum dan berjanji akan berkoordinasi dengan Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD). Namun hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah masalah ini akan disidangkan di BKD.

 

Ketua DPD IWOI Asahan, Muhammad Adenan Dalimunthe, dan Ketua DPD IWOI Deli Serdang, Ibrahim Siregar, sebelumnya telah mendesak agar penyelesaian tidak sekadar berhenti pada permintaan maaf. Masalah ini perlu ditangani secara serius agar tidak menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers di Kabupaten Asahan.

 

Perlu diketahui, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menghalangi kerja jurnalistik dapat dikenakan sanksi pidana paling lama dua tahun penjara atau denda hingga Rp500 juta.

 

Hingga berita ini ditayangkan, Ketua Komisi B DPRD Asahan, Dody Sayendra, SH, belum memberikan tanggapan terkait perbedaan alasan yang disampaikan, dari syarat undangan menjadi alasan kapasitas ruangan. Redaksi tetap membuka ruang bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan.(HD) 

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Klarifikasi Ketua DPRD Asahan Soal Larangan Liput RDPU Dibantah: Bukan Soal Kapasitas, Tapi Soal Undangan

Terkini