TANGGAMUS -ijabnews.com
Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia Profesional Jari Tampilan HTML ngan Mitra Negara (LPAKN RI PROJAMIN) DPC Kabupaten Tanggamus menyoroti pekerjaan Revitalisasi Gedung SDN 2 Kejadian LOM, Pekon Kejadian LOM, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.
Berdasarkan hasil investigasi dan monitoring lapangan Tim LPAKN RI PROJAMIN, ditemukan dugaan penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) Konstruksi.
1. Dinding Hebel Tanpa Plesteran.
Hasil pantauan di lapangan, pasangan dinding hebel terlihat tidak diplester. Dinding hanya langsung diaci tipis. Padahal sesuai SNI dan RAB DAK, sebelum diaci wajib diplester dengan ketebalan minimal 15mm menggunakan campuran semen pasir. Akibatnya dinding terlihat bergelombang dan acian rawan retak dan rontok. Ini merupakan pengurangan volume pekerjaan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
2. Kusen Jendela Diduga Bekas dan Ukuran Tidak Sesuai RAB.
Tim juga menemukan kusen jendela kayu yang terpasang ukurannya sangat kecil dan tipis, tidak sesuai standar kusen kayu kelas II (6x12 cm) yang tercantum dalam RAB DAK Revitalisasi. Kusen juga tidak dilengkapi angkur besi dan balok lintel di atasnya. Bahkan diduga kuat kusen tersebut merupakan kusen bekas bongkaran yang dicat ulang (meni merah), bukan kayu baru. Jika benar menggunakan kusen bekas, ini adalah pelanggaran berat.
M.ROJALI Selaku Sekjen LPAKN RI PROJAMIN DPC Tanggamus menegaskan, pihaknya akan segera melaporkan temuan ini secara resmi ke Inspektorat Kabupaten Tanggamus, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dan Aparat Penegak Hukum.
"Kami sudah kantongi foto bukti. Dinding tanpa plesteran dan kusen tipis itu jelas terlihat. Kami minta Inspektorat segera turun opname fisik. Jangan sampai gedung sekolah yang dibangun pakai uang negara, baru beberapa bulan sudah rusak dan membahayakan siswa," tegasnya,
LPAKN RI PROJAMIN mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk turun kelokasi mengkroscek temuan tersebut gunauntuk melakukan perbaikan sesuai dengan RAB.
"Kami juga minta Konsultan Pengawas dievaluasi. Bagaimana bisa pekerjaan seperti ini dibiarkan?" Jelas ny (Red).
