Asahan – ijabnew.com
Organisasi LSM Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMMAKO) Kabupaten Asahan menerima aduan dari warga setempat mengenai pelaksanaan salah satu proyek strategis nasional, yaitu pembangunan jaringan pipa gas yang berlokasi di Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat. Berdasarkan informasi yang diterima, proyek dengan nilai investasi yang mencapai ratusan miliar hingga bertriliunan rupiah ini dicurigai sebagai proyek yang berjalan di luar ketentuan umum, karena tidak ditemukannya papan informasi proyek, serta tidak terlihat adanya tim pengawas maupun tenaga ahli konsultan yang bertugas di lokasi pekerjaan.
Kondisi tersebut dikonfirmasi secara langsung saat tim perwakilan GEMMAKO dan awak media melakukan peninjauan ke lokasi pada Jumat, 29 Mei 2026. Salah satu petugas yang bertanggung jawab di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat itu juga membenarkan bahwa hingga saat ini belum ada papan tanda atau keterangan resmi yang dipasang sebagai penanda identitas proyek tersebut.
“Saya akan mencoba menghubungi bagian Humas terlebih dahulu, karena saat ini mereka sedang berada di titik pekerjaan lain, tepatnya di kawasan Sungai Piring. Jika Bapak/Ibu ingin mendapatkan penjelasan yang lengkap dan jelas, sebaiknya berkomunikasi langsung dengan pihak yang berwenang,” ujar petugas K3 tersebut saat dimintai keterangan.
Setelah dihubungi, perwakilan Humas dari pelaksana proyek menyatakan kesediaan untuk melakukan pertemuan guna memberikan penjelasan resmi, namun belum dapat menentukan waktu yang pasti kapan hal itu bisa terlaksana.
Merespons situasi ini, Ketua Umum DPP LSM GEMMAKO Asahan, Dodi Antoni, menyampaikan kekecewaan sekaligus keprihatinan yang mendalam. Menurutnya, sangat tidak masuk akal jika sebuah proyek berskala besar dan bernilai sangat tinggi berjalan tanpa kelengkapan dokumen administrasi, tanpa identitas yang jelas, serta lepas dari pengawasan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Hal ini dinilainya sebagai bukti nyata lemahnya koordinasi dan pengendalian dari pemerintah pusat, padahal pekerjaan konstruksi semacam ini memiliki potensi risiko keselamatan yang cukup besar bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi.
“Ini kan proyek pembangunan saluran pipa gas, namun anehnya sama sekali tidak ada upaya sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui aparat Kelurahan maupun Kecamatan setempat. Hal ini sangat memprihatinkan dan sekaligus memunculkan pertanyaan besar tentang seberapa efektif penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kabupaten Asahan ini berjalan,” tegas Dodi.
Ia pun menyampaikan harapan dan seruan langsung kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar segera mengambil langkah tegas terhadap pihak pelaksana yang dianggap tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tidak bekerja secara profesional. Apabila terbukti ada kelalaian yang nyata, Dodi menyarankan agar seluruh pihak yang dianggap meremehkan tanggung jawab dan mengabaikan risiko bahaya bagi masyarakat segera diganti.
“Kami memohon perhatian dan tindakan nyata dari Bapak Presiden. Pengurus DPP LSM GEMMAKO bersama rekan-rekan media akan terus memantau dan mengawasi perkembangan proyek ini secara ketat. Jika hak-hak masyarakat terus diabaikan dan keselamatan warga terancam, kami tidak segan-segan turun ke jalan guna memastikan pelaksanaan proyek ini benar-benar tidak merugikan dan membahayakan seluruh warga Kabupaten Asahan,” tutup Dodi Antoni.(Tim)
